grafis-idam-1
Pelantikan Idham Ditangguhkan
JOGJA – Status calon legislatif (caleg) DPR RI terpilih periode 2014-2019 Idham Samawi sebagai tersangka dana hibah Persiba Bantul, berdampak pada pelan-tikannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan penangguhan pelantikan terhadap caleg yang menyandang status tersangka.
Berdasarkan website KPU http://www.kpu.go.id, lembaga penyel-enggara pemilu ini mengusulkan 555 nama caleg DPR terpilih kepada presiden untuk diresmi-kan keanggotannya. Dari 555 itu, KPU mengajukan penang-guhan terhadap tiga orang, dua dari PDI Perjuangan dan satu dari Partai Demokrat.Sedangkan lima caleg terpilih yang tidak diajukan pelantikan, karena KPU masih menunggu putusan final Mahkamah Kon-stitusi (MK). Sebelumnya, MK memutuskan pemungutan su-ara ulang (PSU) di 11 kecamatan di Halmahera Selatan, Maluku Utara.
PSU itu mempengaruhi keter-pilihan tiga caleg di dapil terse-but. Selain itu, satu orang caleg meninggal dunia. Satu orang lagi, Marten Atuin, dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat oleh DPR. Dalam rilis itu KPU menyebut-kan ada tiga orang yang ditang-guhkan, yakni Jero Wacik yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua lainnya dari PDIP yaitu Idham Samawi yang dite-tapkan tersangka oleh Kejati DIJ dan Herdian Koosnadi yang di-tetapkan tersangka oleh Kejati Banten.
Ketua KPU DIJ Hamdan Kur-niawan yang dihubungi menga-ku tiak mengetahui penangguhan pelantikan Idham Samawi se-bagai anggota DPR RI pada 1 Oktober mendatang. Sebab, ke-wenangan pelantikan caleg ter-pilih DPR sepenuhnya berada di KPU Pusat. Hamdan menambahkan, pi-haknya juga tidak diminta kla-rifikasi oleh KPU Pusat terkait status Idham sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Per-siba. “Kami tidak tahu. Tidak pernah ada upaya klarifikasi ke pihak kami,” kata Hamdan ke-marin (18/9).
Ketua DPD PDIP DIJ Bambang Praswanto juga mengaku tak mengetahui kabar tersebut. Dari DPP juga tak pernah mem-bahas nasib Idham sebagai caleg DPR RI dan status tersangkanya. DPD hanya berwenang mengu-rus caleg di DPRD. “Kalau caleg DPR RI, kewe-nangannya di DPP semua. Kami dulu hanya mengusulkan nama, selanjutnya diserahkan ke pusat semua,” kata Bambang.
Setali tiga uang, Bendahara DPD PDIP DIJ Yoeke Indra Agung Laksana juga tak berkomentar banyak soal status Idham yang terancam batal dilantik. “Saya belum mendengar itu. Soal ini juga belum pernah dibicarakan di tingkat daerah. Itu domain pusat,” tandas pria yang menja-bat lagi sebagai Ketua DPRD DIJ ini.
Wakil Ketua PDIP Esti Wijayan-ti mengaku pihaknya sampai sekarang belum mendapatkan surat perihal penangguhan pe-lantikan Idham Samawi. “Saya sendiri masih yakin jika Pak Id-ham tetap dilantik 1 Oktober mendatang,” tandas Esti.Dihubungi di nomor ponsel Idham Samawi hanya terdengar nada sambung. Sampai tiga kali koran ini menghubungi mantan bupati Bantul itu, tapi tidak diangkat juga. Be-gitu pun saat dikirimkan pesan singkat, dari yang bersangku-tan tidak mendapatkan bala-san. (eri/laz/gp)