WONOSARI – Rekapitulasi suara pemilu atau penggabungan hasil pemungutan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke KPU harus diawasi. Sebab, surat suara tersebut rawan dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.Demikian diungkapkan Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu DIJ Bagus Sarwono usai melakukan supervisi di Panwaslu Gunungkidul (10/7). Dia mendesak agar rekapitulasi suara di tingkat desa hingga kabupaten diawasi.”Proses rekapitulasi rawan penggelembungan atau pengurangan hasil pemilu presiden yang sudah selesai dilaksanakan,” kata Bagus.Dijelaskan, proses rekapitulasi tingkat desa dimulai sejak kemarin (10/7). Semua saksi dari pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden, pengawas harus melakukan pengawasan ketat.
“Kemungkinan bisa terjadi penggelembungan atau pengurangan suara dari calon yang satu ke calon lain,” ujarnya.Pada tingkatan pengawas pemilu, seluruh petugas diintruksikan menjalankan tugas dengan baik. Seluruh proses harus diawasi untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan terhadap hasil perolehan suara. “Selisih tipis, beberapa suara saja bisa berpengaruh,” ungkapnya.Mengenai klaim dua kubu yang sama-sama meyakini menang, Bagus mengimbau masyarakat sabar menunggu hasil hitung manual KPU atau real count KPU. Menurut dia, hasil quick count bukan penentu kemenangan. “Sekarang penyelenggara pemilu diuji. Satu-satunya lembaga yang bisa dipercaya,” ucapnya.
Anggota Panwaslu Gunungkidul Divisi Pengawasan Budi Haryanto mengatakan secara umum, pemilu presiden berjalan lancar. Memang ada sejumlah kendala. Jelang coblosan sempat kekurangan surat suara namun bisa diatasi. Kemudian ada dugaan keterlibatan oknum KPPS mengarahkan pemilih kepada salah satu pasangan calon.”Sanksi bagi petugas KPPS mengarahkan masyarakat ke pasangan calon disanksi dengan kode etik. Namun jika ranahnya pidana, kami serahkan ke pihak aparat kepolisian untuk menindaklanjuti,” terangnya. (gun/iwa)