JOGJA – Keributan antarpendukung di Bunderan UGM Jogjakarta pada 30 Juni lalu berujung laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ. Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Jogjakarta dan Koalisi Mahasiswa Yogyakarta (KMY) sama-sama melapor terjadinya dugaan pelanggaran kamapnye. Laporan disampaikan Esti Wijayanti, caleg terpilih DPR RI dari PDI Perjuangan DIJ. Dia melaporkan dugaan pelanggaran kesepakatan jadwal kampanye. Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK ini mendatangi kantor Bawaslu DIJ untuk melakukan klarifikasi kemarin (2/7).
Sehari sebelum Esti melakukan klarifikasi ke Bawaslu, KMY juga melaporkan dugaan pelanggaran kampanye di tempat lembaga pendidikan. Dugaan itu mengarah pada agenda Tim Jokowi-JK yang digelar kegiatan di Wisma Kagama UGM pada hari yang sama yakni 30 Juni. Koordinator KMY Yanuar Rizqy Fahlevi menjelaskan, kegiatan yang dia gelar di Bunderan UGM pada 30 Juni murni inisiatif organisasi. Mereka bukan dari relawan maupun tim sukses atau tim pemenangan Prabowo-Hatta. “Kami ini murni dari mahasiswa. Tidak tergabung dengan tim sukses. Kegiatan itu pun bukan kampanye. Jika ada atribut, itu kami kecolongan ternyata ada rekan yang membawa,” akunya saat melaporkan dugaan kampanye memanfaatkan lembaga pendidikan di kantor Bawaslu DIJ.
Terkait dua laporan dari dua kubu tersebut, anggota Bawaslu DIJ Bidang Penindakan Hukum Sri Werdiningsing memastikan pihaknya tak akan condong ke salah satu pihak. Apalagi, memihak ke salah satu pasangan capres dan cawapres. “Kami adalah penyelenggara pemilu dan bersifat netral. Semua aduan itu akan kami tindaklanjuti hingga muncul kesimpulan,” imbuh Cicik, sapaan akrabnya.
Ia mengatakan, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke para pihak. Itu mulai dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi lain yang mengetahui dugaan adanya pelanggaran tersebut. “Kalau memang ada laporan, kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.
Sedangkan untuk dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye yang dilakukan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Sportorium UMY Rabu (25/6) sudah sampai kesimpulan. Hasilnya, Bawaslu memastikan jika telah terjadi pelanggaran fasilitas pendidikan untuk kampanye.
Hal tersebut, lanjut Cicik, termasuk pelanggaran administrasi yang mereka teruskan ke KPU DIJ guna mendapatkan tindak lanjut. Sesuai Undang-Undang Pemilu dinyatakan kampanye di lingkungan pendidikan termasuk dalam larangan. Namun, sanksi terkait pelanggaran itu tidak dicantumkan. “Kesimpulan kami seperti itu. Ada pelanggaran administratif karena kampanye di kampus dan sekarang sudah kami limpahkan ke KPU DIJ,” ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu DIJ melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak. Antara lain, pengelola Sportorium UMY, Panwaslu Kasihan Bantul, Herry Zudianto, Hanafi Rais, dan Gus Miftah. Hasil klarifikasi itu menyebutkan bahwa mereka menepis adanya kampanye dalam pengajian yang dihadiri oleh Hatta Rajasa tersebut. Tapi, Bawaslu berkeyakinan memiliki data otentik terkait penyalahgunaan tempat pendidikan untuk kegiatan tersebut. (eri/amd)