Mayoritas Daftar Riwayat Hidup Tak Lengkap
JOGJA – Jelang coblosan Pemilu 2014 9 April, Komisi Pemilih Kritis (KPK) kembali merilis informasi seputar partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) peserta pemilu. Setelah melakukan pengamatan selama kurang lebih tiga bulan, KPK menemukan sebagian besar caleg perempuan yang diusung parpol hanya sebagai pelengkap.
Langkah mencalonkan perempuan tujuannya agar parpol tidak terkenal sanksi administratif dari KPU. Sesuai UU Pemilu, parpol wajib mengusung caleg perempuan minimal 30 persen.
“Semua parpol sudah memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Tapi, caleg perempuan yang diajukan hanya sebagai pelengkap,” kata aktivis KPK Sunaryo Hadiwibowo kepada wartawan di kantor LBJ Jogja kemarin (1/4).
Sebagai bukti, KPK menemukan sebagian besar caleg perempuan DPRD DIJ yang diusung parpol ditempatkan di nomor urut tiga atau di bawahnya. Dari 234 caleg perempuan yang maju untuk memperebutkan kursi di DPRD DIJ, hanya sepuluh caleg perempuan yang menempati nomor urut 1. Selain itu, ada sebanyak 24 caleg perempuan yang ditempatkan di nomor urut 2. Caleg-caleg perempuan lainnya menempati nomor urut 3 dan nomor di bawahnya.
“Meski penempatan perolehan kursi berdasarkan suara terbanyak, masyarakat masih melihat bahwa penempatan nomor urut kecil sebagai bentuk apresiasi dan dukungan parpol terhadap caleg perempuan,” tambah peneliti IRE Jogjakarta ini.
Dari 12 parpol peserta pemilu, Partai Hanura merupakan parpol yang paling sedikit mengajukan caleg perempuan untuk DPRD DIJ. Persentasenya sebesar 35,42 persen.
Sedangkan parpol yang terbanyak menempatkan perempuan sebagai caleg ialah Partai Anamat Nasional (PAN) sebesar 45,45 persen. Peringkat kedua diduduki Partai Demokrat dengan 45,28 persen. Urutan ketiga ada Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 44 persen.
Selain menelusuri keterwakilan caleg perempuan, KPK mengendus sebagian besar daftar riwayat hidup yang dilampirkan caleg DPRD DIJ tidak lengkap. Data isian riwayat hidup caleg banyak yang tidak ditandatangani. Hal itu memunculkan keraguan terhadap isinya.
Padahal, idealnya pimpinan parpol dan caleg menandatangani data isian tersebut. Tanda tangan ditorehkan di atas materi Rp 6 ribu.
“Jika data isian riwayat hidup tidak ditanda tangani oleh caleg yang bersangkutan dan KPU tidak memvalidasi, terus bagaimana pemilih dapat mengetahui bahwa data isian tersebut benar atau tidak?” kritik Tri Wahyu KH, aktivis lain KPK.
Samsudin Nurseha menerangkan, keseriusan caleg yang maju pada Pemilu 9 April mendatang dapat diukur dari kelengkapan administrasi yang dikirimkan ke KPU. Sebab, kelengkapan persyaratan administratif merupakan bagian dari kejujuran dan keterbukaan caleg tersebut.
“Caleg yang menyerahkan persyaratan administrasi asal-asalan bisa jadi nanti kalau jadi anggota dewan juga asal-asalan. Asal hadir ke kantor tapi tidak bisa advokasi persoalan masyarakat,” kata Samsudin.
Untuk memaksimalkan pemantauan caleg, KPK membuka layanan aduan berupa pesan singkat melalui telepon seluler (short message service/ SMS). Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran dan kejanggalan terkait parpol dan caleg dapat mengirimkan SMS ke nomor 081326914030. “Aduan masyarakat akan ditutup pada Rabu malam pukul 24.00,” jelasnya. (mar/amd)
PAN Paling Banyak Ajukan Caleg Perempuan