JOGJA – Komisi A DPRD Kota Jogja kembali didatangi sejumlah warga. Kemarin (19/3) komisi itu menerima perwakilan warga Mujamuju, Umbulharjo.
Mereka datang untuk menyatakan penolakan atas rencana pendirian hotel di Jalan Timoho II Mujamuju. Mereka tak sepakat dengan pembangunan itu.
Rencana pembangunan hotel di atas lahan 1.888 meter persegi tersebut menimbulkan polemik di masyarakat. Penolakan itu didasarkan pada tidak ada jaminan dari pemilik hotel terkait soal ketersediaan air bersih bagi warga sekitar. Mereka juga menyoal perihal potensi kemacetan yang ditimbulkan.
“Kami menolak karena memiliki alasan kuat, selain (hotel itu) berdiri di tengah permukiman warga. Tentu dampak jangka panjang yang harus kami alami yakni soal air bersih dan tingkat kemacetan yang ditimbulkan. Seharusnya pemilik hotel mendengar keluhan kami. Tidak semaunya,” terang Pudjo Hartono, perwakilan warga, saat audiensi dengan komisi A di kantor DPRD Kota Jogja kemarin (19/3).
Mereka khawatir pendirian hotel itu akan menghilangkan kenyamanan di wilayah RW 01 Timoho. Warga meminta ada kebijakan dan ketegasan dari Pemkot Jogja untuk mencermati persoalan yang dialami warga.
Pudjo menegaskan, adanya advokasi dengan melibatkan komisi A diharapkan membuat tuntutan warga diperhatikan. Anggota dewan juga dapat turut memperjuangkan.
Warga juga mengeluhkan adanya izin dari Badan Lingkungan Kota (BLH) Kota Jogja terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantau Lingkungan (UPL). BLH telah meloloskan kedua izin itu.
Padahal, arus lalu lintas di wilayah itu dinilai sudah padat. Hal tersebut terkait aktivitas pendidikan SD, SMP, dan perguruan tinggi yang ada di sana.
Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Jogja Setiyono mengatakan proses izin pendirian hotel itu masih terganjal izin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu, berkas permohonan IMB juga belum disetujui warga. Ini jelas terdampak langsung dengan proses pembangunan.
“Izin hotel, tanpa persetujuan warga, jelas kami tidak kasih izin kepada pemilik hotel tersebut,” ujar Setiyono.
Dia menambahkan, izin pendirian Hotel Arra sudah diajukan. Tapi, berkas tersebut dikembalikan. Sebab, berkas tidak lengkap karena tidak ada persetujuan dari warga sekitar.
Setiyono menyebutkan, berdasar moratorium mengenai izin pendirian hotel 31 Desember 2013 disebutkan pemkot menerima 106 proposal pengajuan pendirian hotel. Dari jumlah itu, hanya 45 proposal yang sudah diterbitkan izinnya.
“30 persen dari proposal kebanyakan dibangun di tengah permukiman,” katanya.
Ketua Komisi A Chang Wendryanto mengatakan, persetujuan dari warga merupakan syarat untuk pendirian hotel. “Seharusnya dinzin dapat memberikan penjelasan kepada pihak hotel,” jelasnya.
Chang juga mempertanyakan izin yang diberikan BLH. “Yang penting warga kompak kalau memang menolak pendirian hotel. Kami akan melakukan pembahasan jangan sampai ada kerancuan yang menimbulkan persoalan,” katanya. (hrp/amd)