Kena Longsor, Warga Sidorejo Tagih Janji Pemkab Bantul

SLEMAN – Tragedi tanah longsor bantaran Sungai Bedog di Kampung Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul sudah hampir dua tahun berlalu. Namun, hingga Senin  (6/3) rencana rehabilitasi kawasan terdampak oleh Pemkab Bantul belum betul-betul sesuai harapan warga setempat. Terutama untuk menguatkan fondasi bangunan Musala Asy-Syifa dan rumah kos milik salah seorang warga.

Karena itu, warga Sidorejo mendesak pemkab segera turun tangan mengatasi dampak tanah longsor yang terjadi April 2015, dan berulang pada Februari dan Maret 2016 itu. ”Dulu pemerintah berjanji segera membantu rehabilitasi sejumlah bangunan yang rusak. Tapi sampai sekarang belum ada pihak terkait yang turun tangan mengatasi persoalan tersebut,” keluh Slamet Priyanto, salah seorang warga Sidorejo, Senin (6/3).

Dia khawatir, cuaca ekstrem yang tak menentu saat ini bakal menyebabkan longsor susulan. Jika itu terjadi, kata Slamet, bukan tidak mungkin akan merobohkan seluruh bangunan yang ada di bantaran. Bahkan, bisa merembet ke jalan kampung. Kemungkinan bangunan rumah di samping musala tak lagi ditinggali pemiliknya. Karena khawatir adanya ancaman longsor susulan.

Dikatakan, longsor pertama hanya merusak talud. Longsor susulan 10 bulan kemudian merusakkan tempat wudu musala dan rumah kos, sehingga tak bisa digunakan lagi. Padahal, musala tersebut menjadi sarana ibadah rutin warga setempat.

Menurut Slamet, warga telah melaporkan peristiwa itu kepada Pemkab Bantul, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Warga juga telah wadul ke DPRD setempat. Saat audiensi dengan dewan itulah warga dijanjikan untuk rehabilitasi tebing yang longsor.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Bantul Purwana mengatakan, penanganan longsor di bantaran Sungai Bedog memakan anggaran sa ngat besar. Setidaknya, hingga miliaran rupiah. Sebab, titik longsor lebih dari satu lokasi. Begitu pula dengan titik-titik yang berpotensi longsor. Tidak sedikit pekarangan rumah warga yang terkikis akibat tergerus aliran sungai.

”Sebaiknya pemerintah pusat yang turun tangan. Apalagi ini berada di wilayah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak,” ucap bekas lurah Ngestiharjo ini. Seingatnya, BPBD bersama Komisi A pernah meninjau lokasi. Persisnya usai longsor setahun lalu. Kendati begitu, Purwana mengakui jika penanganannya belum maksimal. BPBD hanya memasang puluhan bronjong di bawah titik longsoran. ”Padahal, butuhnya bisa ribuan. Makanya perlu sentuhan pemerintah pusat,” tambahnya. (sky/zam/yog/fj)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar