Pembangunan Grand Timoho Dinilai Curi Start , Tanpa IMB Baru
BERITA TERKAIT

RADARJOGJA.CO.ID – ANGGOTA Komisi B DPRD Kota Jogja Supriyanto Untung menilai kasus pelanggaran IMB hotel di Kota Jogja bukanlah hal baru. Dia menengarai, banyak hotel yang sudah beroperasi sekalipun tak mengantongi IMB maupun izin gangguan (HO). Karena itu, untung juga mendesak Satpol PP menyegel bangunan (hotel) lain yang tak berizin.

Untung meminta Sulistiyo tidak ragu-ragu menindak tegas pelanggaran perda. Terlebih, sebagai penjabat wali kota, Sulistyo dinilai tidak memiliki kepentingan politik. “Jangan hanya mengurusi masalah administrasi. Harus berani menegakan Perda,” ujarnya.

Lilik, sapaanya, mengungkapkan,  persoalan pelanggaran perizinan hotel sebelumnya sempat mengemuka pada 2015. Saat itu ditemukan beberapa hotel yang beroperasi tanpa mengantongi HO. DPRD Kota Jogja saat itu kemudian membentuk tim kecil untuk menelusurinya. Dari penelusuran itu, dewan menemukan ada oknum pegawai di DPMP yang bertindak melebihi kewenangan. Dengan tetap memproses permohonan izin meski masih kurang persyaratanya. “Harusnya jika syarat tidak lengkap, ya,  dikembalikan. Tapi ada (pegawai) yang menerima dan meneruskan ke atasannya untuk diproses lebih lanjut,” bebernya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Jogja itu menengarai,  kasus Hotel Grand Timoho juga ada yang mengarahkan. Sehingga, IMB awal yang diajukan untuk bangunan dua lantai, meskipun sebenarnya direncanakan delapan lantai.

Dikatakan, kasus tersebut mirip pembangunan rumah kos  di  RT 32/RW 08 Warungboto, Umbulharjo, yang mengalami penolakan warga. Sebab, rencana awal hanya akan dibangun 67 kamar. Tapi faktanya akan dibangun 78 kamar dengan basement (Radar Jogja, 26 Oktober 2016).

Adanya arahan dari pegawai DPMP diakui Humas Hotel Grand Timoho Jogja Adi Ramadan. Dia mengaku mengajukan izin pada 2013. “Sesuai arahan, kami diminta membangun satu lantai dulu. Setelah itu dapat diajukan pengembangan,” bebernya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar