Pungli, Rukamta Terancam Sanksi Pemkab

GUNUNGKIDUL – Posisi Kades Dadapayu Kecamatan Semanu Rukamta semakin terjepit. Kades yang sempat didemo warga karena dugaan kasus pungutan liar (pungli) tersebut kini sedang berhadapan dengan Pemkab Gunungkidul.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap mengatakan pemkab memberi peringatan kedua sekaligus terakhir terhadap Rukamta. Peringatan itu berkaitan penyelesaian kewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes 2017.
“Peringatan pertama 15 Februari 2017. Namun hanya dapat menyelesaikan RKPDes 2017, sementara persyaratan lain yakni APBDes 2017 hingga sekarang belum selesai,” kata Tommy kemarin.
Pemkab memberikan kesempatan terakhir untuk dapat menyelesaikan laporan APBDes. Rukamta diberi waktu hingga Minggu (5/3).
‘’Jika belum juga menyelesaikan kewajiban, terancam sanksi atau hukuman Pemkab Gunungkidul,” kata Tommy. Dia belum bisa menjelaskan sanksi apa yang akan dijatuhkan.
Selain menyelesaikan APBDes dan RKPDes, Rukamta juga diminta menyerahkan surat pernyataan dari perangkat desa dan BPD untuk menyelesaikan konflik. Menjamin pemerintahan desa yang kondusif.
“Dia (Rukamta) harus bisa menjamin pemerintahan desa yang kondusif dibuktikan dengan pernyataan perangkat desa dan BPD, bahwa sudah tidak ada persoalan lagi,” tegas Tommy.
Sementara itu, Ketua II BPD Desa Dadapayu, Wagiman mengatakan Pemdes Dadapayu berupaya menyelesaikan semua kewajiban yang telah disyaratkan pemkab. Sejumlah kewajiban seperti surat peryataan dari perangkat desa dan masyarakat terkait kesediaan dipimpim Rukamta akan diselesaikan. “Masih dalam proses,” kata Wagiman.
Masyarakat menginginkan Rukamta mundur dari jabatan. Dia diduga melakukan pungli kepada lima dukuh terlantik, Dukuh Ngalang Ombo, Sembuku, Karangtengah, Pomahan dan Kauman.
Pungutan masing-masing sebesar Rp 5 juta. (gun/iwa/ong)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar