Panas Luar-Dalam Pleno KPU Kota Jogja

JOGJA – Hawa panas tak hanya terasa di luar kantor KPU Kota Jogja kemarin (22/2). Proses rekapitulasi suara hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017 yang berlangsung di dalam gedung penyelenggara pemilu juga berlangsung “panas”. Proses rekapitulasi berjalan alot karena saksi dari tim pasangan Imam Piryono-Achmad Fadli (IP-Fadli) terus melakukan tekanan kepada pimpinan pleno. Rekapitulasi beberapa kali harus diulang setiap kali ada interupsi dan protes.

Terlebih ketika Antonius Fokki Ardiyanto, saksi utama pasangan calon wali kota-wakil wali kota nomor urut 1 tersebut, mengajukan surat keberatan atas proses perhitungan suara untuk keempat kalinya.

Suasana sedikit cair dengan kehadiran Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah di tengah pleno. Bekas komisioner KPU DIJ itu seolah tahu betul suhu politik di Kota Jogja. Dia pun lantas mencoba mendinginkan suasana dengan melontarkan guyonan.

Melihat Fokki berkeringat saat menulis surat keberatan, Nasrullah lantas memberikan gelas air mineral di atas meja saksi. “Biar tidak kepanasan,tapi ini bukan berarti Bawaslu memihak lho,” kelakarnya yang disambut gerrr peserta pleno lain. Candaan Nasrullah tak berhenti sampai di situ. Masuk sesi ishoma (istirahat, salat, dan makan), pria bertubuh subur itu kembali melontarkan joke saat menerima pembagian jatah nasi kotak berlauk gudeg, telur, dan tahu. “Saya juga mengajukan keberatan, kenapa dari dulu penyelenggara pemilu nasinya telur dan tahu. Kapan ayamnya?” canda dia.

Kehadiran Nasrullah untuk memberi perhatian khusus atas hasil perhitungan suara sementara pilwali. Dimana selisih suara pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (HS-HP) dengan IP-Fadli sangat tipis. Hanya 0,6 persen dari total suara sah. Atau 1.189 suara dengan keunggulan HS-HP. Itu berdasarkan rekapitulasi form C1 yang diunggah di https://pilkada2017.kpu.go.id.  “Real count atau quick count bukan menjadi dasar. Kita tunggu saja perhitungan suara disini (KPU Kota Jogja),” ujar Nasrullah.

Dikatakan, tak menutup kemungkinan hasil rekapitulasi akan dilanjutkan dengan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati demikian, Nasrullah mengingatkan bahwa pengajuan sengketa ke MK bisa diajukan setelah rekapitulasi di tingkat KPU rampung. “Puas atau tidak puas itu berbagai macam cara aspirasi. Tapi biar nanti diselesaikan secara hukum di Jakarta (MK),” tuturnya.

1
2
3
4
5

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar